Restorasi Ekologi Hutan Mangrove

Studi Kasus : Alih Fungsi Hutan Mangrove 

 

Oleh:

Sita Khotimah Azizah

Yogi Setiawan

Andari Hirtaningtyas

Witri Apriyanti

Lukman

  

PROGRAM STUDI BIOLOGI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2012 M/ 1433 M

BAB 1

PENDAHULUAN

  1. 1.      Latar Belakang

Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem hutan yang memiliki ciri yang khas dan unik karena merupakan tegakan yang terdapat di daerah pertemuan antara pasang surut air laut atau merupakan pertemuan tumbuhan yang hidup pada tegakan antara perairan tawar dan perairan laut. Hutan mangrove juga merupakan hutan yang karakteristik fisiknya dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan, penahan lumpur dan pencegah terjadinya intrusi serta abrasi pantai. Sekarang  telah mengalami penyusutan sebesar kurang lebih 31 persen dari jumlah 4,29 juta ha. Indonesia memiliki mangrove yang terluas di dunia. Total luasan hutan mangrove di dunia adalah 15,9 juta hektar dan 4,25 juta hektar atau 27 persen-nya berada di Indonesia (Dephut, 1982). Luas hutan mangrove di Indonesia adalah 3.737.000 hektar (Departemen Kehutanan, 1992).

Hutan mangrove sangat menunjang perekonomian masyarakat pantai, karena merupakan sumber mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Secara ekologis hutan mangrove di samping sebagai habitat biota laut, juga merupakan tempat pemijahan bagi ikan yang hidup di laut bebas. Keragaman jenis mangrove dan keunikannya juga memiliki potensi sebagai wahana hutan wisata dan atau penyangga perlindungan wilayah pesisir dan pantai, dari berbagai ancaman sedimentasi, abrasi, pencegahan intrusi air laut, serta sebagai sumber pakan habitat biota laut.

Tetapi pada kenyataannya untuk sekarang ini kondisi hutan mangrove pada umumnya memiliki tekanan berat, sebagai akibat dari tekanan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain dialih fungsikan, kawasan mangrove di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, dan Tahura di Nguraih Rai Bali, digunakan untuk kepentingan tambak, kini marak terjadi. Akibat yang ditimbulkan adalah terganggunya peranan fungsi kawasan mangrove sebagai habitat biota laut, perlindungan wilayah pesisir, dan terputusnya mata rantai makanan bagi biota kehidupan seperti burung, reptil dan berbagai kehidupan lainnya. Karena banyaknya dibangun tempat-tempat sebagai pusat aktivitas manusia seperti pengembangan pemukiman, pembangunan pusat rekreasi, dan pemanfaatan lahan pasang surut untuk kepentingan bududaya pertambakan.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut maka dapat dikatakan bahwa kawasan mangrove sebagai jalur penyangga wilayah pantai , peran dan fungsi ekosistemnya terganggu dan memberikan kecenderungan semakin terancamnya sumberdaya alam hayati baik kehidupan flora maupun fauna. Tatanan sosial masyarakat terdekat dengan kawasan jalur penyangga baik di darat maupun perairan tingkat ekonominya sangat rendah dibanding dengan tingkat sosial di DKI Jakarta pada umumny. Oleh karena itu,  perlu pembinaan dalam bentuk Restorasi ekologi Hutan Mangrove di Propinsi DKI Jakarta khususnya diikuti dengan peningkatan tatanan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Hal ini dimaksudkan agar pengendalian atas kecenderungan semakin terdegradasinya kawasan mangrove sebagai jalur penyangga wilayah pantai, termasuk upaya-upaya peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar dapat dilakukan secara terprogram, terpadu dan berkelanjutan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

 

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan, mempunyai peranan fungsi multi guna baik secara biologis, ekologis maupun ekonomis. Peranan fungsi fisik mangrove mampu mengendalikan abrasi dan penyusupan air laut (intrusi) ke wilayah daratan, serta mampu menahan sampah yang bersumber dari daratan, yang dikendalikan melalui sistem perakarannya. Peranan biologis mangrove adalah sebagai sempadan pantai, sebagai penahan gelombang, memperlambat arus pasang surut, menahan serta menjebak besaran laju sedimentasi dari wilayah atasnya. Selain itu komunitas mangrove juga merupakan sumber unsur hara bagi kehidupan hayati (biota perairan) laut, serta sumber pakan bagi kehidupan biota darat seperti burung, mamalia dan jenis reptil. Sedangkan peran mangrove lainnya adalah mampu menghasilkan jumlah oksigen lebih besar dibanding dengan tetumbuhan darat. Peranan fungsi ekologis kawasan mangrove yang merupakan tempat pemijahan, asuhan dan mencari makan bagi kehidupan berbagai jenis biota perairan laut, di sisi lain kawasan mangrove juga merupakan wahana sangtuari berbagai jenis satwa liar, seperti unggas (burung), reptil dan mamalia terbang, serta merupakan sumber pelestarian plasma nutfah.

BAB III

PEMBAHASAN

 

3.1. Kawasan Mangrove di DKI Jakarta dan Tingkat Degradsinya.

Perubahan dan perombakan kawasan mangrove oleh masyarakat sebagai wahana pertambakan masyarakat, merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya kawasan mangrove. Salah satu bukti yang cukup menonjol hasil inventarisasi kawasan mangrove di sekitar Cagar Budaya Pitung Jakarta Utara pada tahun 1998 tercatat 8,5 ha, dengan kondisi kawasan yang masih relatif baik ditinjau dari habitat dan kehadiran jenisnya. Namun berdasarkan hasil evaluasi tahun 2000, kawasan seluas tersebut yang disebutkan diatas  kini telah berubah total menjadi hamparan pertambakan. Berdasarkan uraian diatas, karena rendahnya pengetahuan masyarakat awam terhadap makna konservasi sumberdaya mangrove, maka kondisi dan keberadaan kawasan mangrove secara alamiah di DKI Jakarta dihadapkan pada tiga tantangan strategis yaitu;

  1. Pengelolaan secara profesional untuk tujuan pelestarian, penyelamatan (pengamanan), dan pemanfaatan secara terbatas berdasarkan peranan fungsinya.
  2. Meningkatkan kualitas baik terhadap habitat dan jenis, untuk mempertahankan keberadaan sebagai akibat terdegradasinya kawasan, baik karena ulah aktivitas manusia yang tidak bertanggung-jawab, maupun secara alami (abrasi), sedimentasi dan pencemaran limbah padat (sampah).
  3. Pengembangan kawasan-kawasan berhabitat mangrove, untuk dijadikan kawasan hijau hutan kota berbasis mangrove.

Semakain menurunnya kawasan konservasi mangrove di wilayah DKI Jakarta, perlu penanganan serta munculnya kiprah koordinasi pemulihan yang diprakarsai oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi DKI Jakarta, tampaknya merupakan langkah awal yang cukup startegis dalam arti penyelamatan dan pelestariannya. Hal ini mengingat bahwa tujuan yang hendak dicapai, berupaya untuk memulihkan kembali melalui penyelamatan dan pelestarian kawasan mangrove. Adapun dasar pertimbangan perlunya pemulihan antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

  1. Pembinaan dan penanganan kawasan pelestarian alam, di wilayah DKI Jakarta, kini sebagian telah menjadi tanggung Jawab Pemda DKI Jakarta.
  2. Kawasan mangrove di DKI Jakarta, merupakan bagian dari RTH lindung DKI Jakarta, yang perlu dipertahankan karena peranan fungsinya sebagai koridor hijau pengendali lingkungan fisik kritis perkotaan, dan habitat serta sangtuari kehidupan satwa liar.
  3. Dimanfaatkannya kawasan-kawasan pelestarian alam, sebagai hutan wisata dengan kombinasi sebagai wahana rekreasi dan laboratorium alam, tampaknya kini dinantikan oleh masyarakat luas.

3.2. Alih Fungsi Lahan Mangrove di Tahura Ngurah Rai Bali

Alih fungsi lahan, keberadaan sampah dan keadaan air yang terpolusi merupakan masalah utama yang menyebabkan tertekannya pertumbuhan dan perkembangan hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai. Sebelum ditetapkan sebagai Tahura, areal tahura banyak digunakan sebagai tambak oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dilihat dari foto udara tahun 1994 (Gambar 1). Tukad Badung telah tercemar oleh BOD5, PO4, Colliform dan E-coli yang dinilai berdasarkan kelebihan akan baku mutunya, sedangkan Tukad Mati juga telah tercemar DO, BOD5, PO4 dan Colliform (Pemkot Denpasar dan PPLH UNUD, 2007). Selain kualitas air yang telah menurun, sungai-sungai tersebut juga merupakan sumber sampah sehingga banyak sampah yang bermuara di sekitar

3.3.   Penyebab Terjadinya Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut

Menyusutnya hutan mangrove akibat kebijakan pemerintah, seperti program pengembangan tambak ekstensifikasi, kebijakan perluasan kawasan industri, pembukaan lahan untuk pembukaan persawahan pasang surut, pemukiman dan lainnya. Beberapa ahli menyebutkan akar masalahnya antara lain belum adanya satu persepsi pengelolaan mangrove dan kurang koordinasi dalam tata ruang daerah. Berikut beberapa masalah pelestarian hutan mangrove:

  • Kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam upaya rehabilitasi akibat kerusakan mangrove, di antaranya melalui peningkatan pemahaman serta komitmen di tingkat eksekutif maupun legislatif di daerah.
  • Tidak adanya kepastian hukum, terutama dalam penetapan (zonasi) area mangrove. Perambahan hutan mangrove secara sistematis, berbentuk perubahan status kawasan khususnya untuk perluasan tambak, dilakukan secara besar-besaran oleh pihak swasta maupun masyarakat, di samping perubahan status menjadi kawasan permukiman, industri, untuk diambil kayunya dan keperluan lain. Contohnya kawasan hutan mangrove di Muara Angke, Jakarta, seluas 327,61 ha (termasuk jalan tol Prof Sedyatmo dan Cengkareng Drain), banyak mengalami tekanan, pengalihan menjadi tambak, meningkatnya pencemaran dan perambahan. “Formula” yang cukup memadai untuk menghentikan atau mengurangi upaya perambahan ini, belum ditemukan.
  • Teknik pemanfaatan sesuai penetapan kebijakan pengelolaan mangrove, sehingga pemanfaatannya pun dapat terus berlanjut, kurang dijalankan;
  • Mekanisme rehabilitasi dan pendanaan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat (para pemangku kepentingan) untuk berbagai program rehabilitasi hutan mangrove, belum memadai.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Hutan mangrove diantaranya adalah: Terbatasnya data dan informasi (lokasi, luasan, status dan kondisi mangrove), terbatasnya peta tata guna hutan mangrove yang meliputi kawasan lindung (cagar alam, suaka alam, suaka margasatwa, hutan lindung) dan kawasan budi daya (produksi dan konversi) yang dituangkan dalam Penataan Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten, perambahan hutan mangrove oleh masyarakat, mekanisme pendanaan untuk program rehabilitasi hutan mangrove belum memadai.

3.4.  Penanggulangan Kerusakan Mangrove

Berdasarkan Pasal 20 Ayat 2 Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyatakan penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang penetapannya pun melalui peraturan pemerintah. Sedang struktur, pola pemanfaatan dan arahan pengelolaan kawasan lindung (termasuk kawasan mangrove) dan budi daya, dilakukan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, berbasarkan uraian diatas tersebut perlu dilakukan beberapa upaya dalam penanggulangan kerusakan hutan mangrove bahkan fungsi ekologisnya dengan melakukan tindakan.

Dua fungsi utama pengelolaan hutan mangrove adalah pertama fungsi lindung dengan tujuan utama meningkatkan fungsi pengaturan tata air, pencegahan intrusi air laut, polusi, perlindungan terhadap angin, abrasi pantai dan mempertahankan habitat biota akuatik dan terrestrial. Sedang yang kedua pengelolaan untuk menjaga fungsi pelestarian dengan tujuan utama menjaga kemurnian, keunikan keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem hutan mangrove. Kegiatan perlindungan dan pelestarian diupayakan agar hutan mangrove mampu menampung dan terintegrasi dengan kepentingan dan hak masyarakat sekitarnya. Langkah tindak yang perlu dilaksanakan antara lain melalui :

  • Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah (provinsi dan/atau kabupaten/kota) dalam pengembangan wilayahnya masing-masing untuk tetap mengacu pada Penetapan Tata Ruang Daerah, berdasar prinsip konservasi untuk kawasan jalur hijau mangrove dan tetap menjaga fungsi pelestarian untuk kawasan hutan mangrove sebagaimana telah ditetapkan dalam peruntukannya, yaitu sebagai suaka alam atau suaka margasatwa;
  • Penetapan jalur hijau pantai menggunakan mangrove untuk kawasan-kawasan yang sesuai secara ekologis (Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung: 130 x perbedaan pasang surut melalui peraturan daerah;
  • Menetapkan lokasi-lokasi prioritas rehabilitasi (ke dalam klasifikasi kritis dan super kritis) dan melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang telah terdegradasi melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Program ini dinamakan Rehabilitasi Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s